Kinerja Perikanan Nasional Melambat, Kredit Macet Pun Meningkat

Presiden Jokowi saat meninjau tambak udang di Babelan, Bekasi.

MARINDO–Kinerja Perikanan Nasional pada tiga tahun terakhir menunjukkan perlambatan. Target produksi perikanan nasional yang dicanangkan pun nyaris tidak ada yang tercapai. Ekspor perikanan nasional juga mengalami kemerosotan. Selain itu, angka kredit macet untuk UMKM Sektor Perikanan pun mengalami peningkatan.

Niko Amrullah, Ketua Departemen Kajian Strategis Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)  mengungkapkan, Realisasi produksi perikanan di tahun 2015 mencapai 10,87 juta ton, sementara targetnya adalah 13,6 juta ton. Juga di tahun 2017, realisasi produksi adalah 9,91 juta ton sedangkan targetnya pada angka 16,04 juta ton.

Untuk realisasi ekspor perikanan nasional, tahun 2015 mencapai 3,95 Miliar USD padahal target ekspor mencapai 5,86 Miliar USD. Tahun 2016, realisasi hanya mencapai sekitar 44,5 % yakni dari target 6,82 miliar USD terealisasi sebesar 3,78 miliar USD. Sementara untuk  Tahun 2017, realisasi ekspor mencapai 58,4 %, dari target 7,62 miliar USD terealisasi 3,17 miliar USD.

“Jadi, realisasi ekspor perikanan nasional pun mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir ” kata Nico di Jakarta, Minggu (14/01/2018).

Sebagai pembanding, lanjut Nico, ekspor perikanan Vietnam mencapai 2 kali lipat dari Indonesia, padahal Indonesia memiliki panjang garis pantai 30 kali lipat lebih panjang dan juga mempunyai Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang luasnya 3 kali lebih luas dari Vietnam.

Sedangkan angka kredit macet UMKM Sektor Perikanan mengalami kenaikan dari 4,30% di 2016 menjadi 5,04% di 2017. Hal ini menunjukkan kelesuan giat usaha ekonomi skala kecil menengah di sektor perikanan.

“Kondisi perikanan kita mengalami kesalahan orientasi tata kelola. Tiga Tahun  Poros Maritim, belum menampakkan dampak nyata terhadap kesejahteraan nelayan,” ungkap Nico.

Karenanya, perbaikan tata kelola perlu ditingkatkan. Pertama, internal Kementerian Kelautan Perikanan sebagai ujung tombak representasi pemerintah dalam mensejahterakan nelayan. Kedua, lembaga (organisasi) dan kelembagaan (aturan main) di dalam masyarakat pesisir perlu dikuatkan untuk akselerasi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir. [nss]

 

523 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *