IMLOW : Soal Dwelling Time, Regulator dan Importir Perlu Perkuat Edukasi

Sekjen IMLOW, Achmad Ridwan Tento

MARINDO. Dwelling Time kembali menjadi sorotan lantaran di sejumlah terminal ekspor-impor angkanya mengalami kenaikan. Praktisi dan pelaku usaha di sector kepelabuhanan tersebut menilai pemerintah selaku regulator perlu lebih pro aktif  melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku bisnis bidang impor maupun ekspor di pelabuhan, guna  menekan angka dwelling time yang muaranya untuk terciptanya  biaya logistik nasional yang efisien.

Sekretaris Jenderal  Indonesia Maritime Transportation dan Logistic Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tento, mengatakan langkah di atas diperlukan agar  lebih terjalin sinergi program pemerintah terkait penurunan dwelling time dengan kepentingan pelaku usaha.

“Untuk mencapai angka dwelling time ideal di pelabuhan itu mesti dilihat komprehensif dari sisi pemerintah (regulator) dan pelaku bisnis. Harus disinergikan,” ujarnya.

Ridwan menyampaikan hal tersebut menyikapi naiknya rata-rata angka dwelling time di sejumlah terminal peti kemas ekspor impor yang dikelola PT.Pelindo II/ IPC maupun PT.Pelindo III.

Berdasarkan data dashboard dwelling time INSW per 25 Januari 2018, rata-rata dwelling time di Pelindo III mencapai 5,45 hari, dengan perincian di Terminal  Peti Kemas Semarang 7,05 hari dengan jumlah kontener menumpuk sebanyak 11.898 bok,  TPS Surabaya 4,86 hari  (28.230 bok) dan Terminal Teluk Lamong 5,08 hari (6.523 bok).

Adapun rata-rata dwelling time di Pelindo II, mencapai  4,9 hari dengan rincian di Jakarta International Container Terminal (JICT) 5,3 hari dan jumlah kontener menumpuk sebanyak 42.744 bok, terminal peti kemas Koja 4,8 hari (23.797 bok) , New Priok Container Terminal-One (NPCT-1) 4,1 hari (22.488 bok) dan untuk terminal 3 Priok  5,3 hari (74.814 bok).

Ridwan Tento yang juga menjabat Ketua Bidang Kemaritiman Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) itu mengatakan, merujuk pada bank dunia (world bank) dwelling time dihitung berdasarkan indikator pree clearance, custom clearance dan post clearance.

Selama ini, imbunya, operator pelabuhan/PT.Pelindo sudah berupaya memperbaiki kinerja operasionalnya agar masa inap barang dan peti kemas atau dwelling time di sejumlah terminal peti kemas yang dikelola BUMN itu terus membaik sesuai harapan Presiden Joko Widodo agar dwelling time  rata-rata bisa mencapai tiga hari.

“Melihat persoalan dwelling time yang saat ini kembali naik, kita harus fair kelambatannya di mana apakah ada di kinerja kementerian dan lembaga ( K/L) atau pada prilaku importir yang tidak mau berubah. Ini yang perlu perlu sama-sama diselidiki dan semua pihak duduk bersama,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah sudah berupaya memperbaiki kinerja importasi dengan menerbitkan sejumlah regulasi termasuk menyiapkan suprastruktur atau sistem seperti Indonesia National Single Window (INSW) dan akan memberlakukan delivery order atau D/O online.

Namun, kata dia, dari sisi pemberdayaan pelaku usahanya (importi) masih dirasakan belum maksimal, padahal kegiatan importasi disejumlah pelabuhan utama seperti di Tanjung Priok Jakarta didominasi perusahaan besar manufactur yang mengantongi jalur prioritas/MITA.

“Kalau jalur prioritas,itukan memperoleh pelayanan berbeda, lantaran bisa pre notification karena barang masih di kapal sudah bisa clearance  dokumen kepabeanan sehingga bisa langsung dikeluarkan dari pelabuhan,” tuturnya.

Ridwan mendesak, untuk memberikan kepastian bisnis dalam rangka efisiensi kegiatan logistik diperlukan pengaturan pengadaan barang dan jasa aktivitas logistik yang diselenggarakan perusahaan swasta. Selama ini, tandasnya,  tidak ada aturan tender terbuka aktivitas logistik swasta, sehingga tidak tercipta kompetisi dan keterbukaan bisnis yang sehat.  *HBB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *