HIPMI: Peta Jalan Industrialisasi Perikanan Indonesia Belum Jelas.

Kapal-kapal ikan tradisional Indonesia (ilustrasi)

MARINDO–Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan regulasi yang ada di berbagai kementerian seharusnya dapat membantu industrialisasi dan investor di beragam sektor perekonomian, seperti sektor kelautan dan perikanan.

“Industrilisasi yang menjadi tanggungjawab di beberapa kementerian sama sekali tidak berjalan, malah cuma mempersulit investor,” ujar Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/2).

Ketum HIPMI memberi contoh sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di mana peta jalan industrilisasi perikanan hingga saat ini belum jelas.

Bahlil mengatakan, industri perikanan Indonesia semestinya dapat menjadi andalan ekspor nasional, tetapi saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal lautan negara tersebut tak seluas Indonesia. Begitu pula, lanjut dia, dengan regulasi dari Kementerian ESDM yang dinilai membuat investasi kelistrikan melemah sehingga mencari listrik untuk membangun “coldstorage” (tempat pendingin) ikan sekarang susah sekali.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, mengatakan, kawasan timur Indonesia merupakan daerah yang paling terpukul dalam fenomena terjadinya deindustrialisasi perikanan.

“Saat ini kawasan timur Indonesia paling terpukul dan terjadi deindustrilisasi perikanan dalam tiga tahun terakhir akibat dari munculnya berbagai kebijakan yang tidak memberi solusi kepada pelaku usaha,” kata Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Rabu (10/1).

Menurut dia, andalan perekonomian KTI itu berada di sektor kelautan tetapi karena sejumlah kebijakan pada saat ini, banyak kapal nelayan yang sekarang jadi bangkai dan besi tua. Dia mengatakan, industri perikanan Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh dari Vietnam, padahal wilayah lautan dari tersebut tidak seluas Indonesia. “Sepanjang 2017, Vietnam mampu mengekspor ikan dan olahannya senilai 8,3 miliar dolar AS sedangkan Indonesia hanya separuhnya,” ucap dia.

Ia juga mengatakan, Vietnam mampu membangun industri makanan olahan berbasis kelautan dan kemudian yang diekspor ke mancanegara. Sebab itu, pihaknya meminta agar Menteri Susi segera fokus menjalankan Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang Percepatan Pembangunan Industrialisasi Perikanan Nasional. [tim]

 

718 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *