KKP Dorong Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Miliki SNI  

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo (kedua dari kiri), saat membuka pertemuan Komite Nasional Codex Indonesia di Jakarta.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah standarisasi produk kelautan dan perikanan demi meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain produk tuna dan cakalang dalam kaleng yang diwajibkan memiliki standar nasional Indonesia (SNI), produk kelautan dan perikanan lainnya termasuk olahan rumput laut telah memiliki SNI. 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo mengatakan, KKP akan terus meningkatkan jumlah SNI seiring dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan buyer serta konsumen perikanan. Selain terdapat 163 SNI yang ada saat ini, KKP juga tengah merumuskan 301 SNI di sektor pembudidayaan ikan, 69 SNI di sektor penangkapan ikan dan 40 SNI di produk olahan kelautan.

“Produk yang kami targetkan untuk ber-SNI antara 10 sampai 20 produk tiap tahunnya. Jujur saja dari produk pangan secara luas, KKP yang paling banyak memiliki SNI bagi produknya,” ujar Nilanto Perbowo kepada wartawan di sela pertemuan Komite Nasional Codex Indonesia, di Jakarta, Kamis (22/2/18).

Codex Alimentarius merupakan forum bentukan dua lembaga PBB yaitu FAO dan WHO, yang berperan penting dalam perumusuan standar pangan untuk memastikan penerimaan konsumen internasional dalam hal mutu dan keamanan pangan serta menunjang praktek perdagangan yang adil.

Indonesia harus aktif dalam forum Codex Internasional, sehingga keputusan yang dihasilkan oleh forum tersebut akan menguntungkan bagi Indonesia, terkait akses perdagangan pangan dan terutama dalam mendukung daya saing produk lokal, baik segi competitieness maupun persyaratan produk impor.     

Menurut Nilanto, banyak jenis produk olahan perikanan yang sudah dan didorong untuk ber-SNI. Dari 163 SNI, saat ini KKP baru memberikan SNI Wajib bagi produk tuna dan cakalang dalam kaleng. Sementara 161 lainnya bersifat sukarela, mulai dari produk abon, ikan asap, bakso, dan jenis kerupuk. “Semua produk olahan bahan dasar ikan kita dorong ber-SNI. Ini semata untuk keamanan pangan bagi konsumen yang pada akhirnya meningkatkan daya saing poduk kita sebagai podusen,” ujar Nilanto.

Nilanto akan sangat menyayangkan ketika sumberdaya ikan dan produksi perikanan tangkap melimpah sebagai upaya dari pemberantasan illegal fishing saat ini, namun mutu dan keamanannya sering terabaikan. Untuk itu, agar produk memiliki mutu yang baik dan aman untuk dikonsumsi, maka diperlukan cara penanganan dan pengolahan yang baik.

“Makanya kami mendorong para pelaku usaha perikanan mulai dari hulu ke hilir (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar) untuk memperhatikan mutu produk dengan pembinaan dan penerapan standar serta memberikan fasilitas penyediaan sarana prasarana rantai dingin dan pengolahan di sentra-sentra perikanan,” jelas Nilanto.

Ditambahkan, adanya jaminan mutu dan kemanan pangan akan meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar domestik (national branding), memperlancar perdagangan internasional serta memproteksi produk yang meragukan kualitasnya namun membanjiri pasar. 

Sementara itu Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya mengatakan, standarisasi bagi sebuah produk dapat meningkatkan daya saing, baik di pasar domestik maupun global. Kata Bambang, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, namun produk tersebut akan lebih memiliki nilai jual tinggi jika memiliki standar dalam pengolahan dan pemanfaatannya.

“Kita lihat contoh UMKM di Jawa Timur, hampir sebagian besar memiliki standar yang baik. Mereka umumnya ber-SNI, maka banyak hasil produknya diterima oleh pasar sehingga dapat meningkatkan ekspor dan pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku UMKM di sana,” ujar Bambang Prasetya. [nss]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *