Tiga Hari Buka Gerai di Muara Baru, KKP Raih PNBP Rp 6,7 Milyar

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin saat menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan kepada peserta gerai perizinan di PPS Nizam Zachman Jakarta.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mengadakan gerai perizinan kapal hasil ukur ulang di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta. Gerai perizinan sebagai tindaklanjut dari hasil ukur ulang kapal perikanan ini dilakukan dalam rangka penataan sistem perizinan kapal perikanan nasional.

Seperti diketahui, selama ini banyak kapal perikanan dengan bobot di atas 30 GT, tetapi tertulis dalam dokumen di bawah 30 GT (mark down) sehingga banyak merugikan negara. Sebagai contoh salah satu kapal yang diproses semula berukuran 14 GT setelah diukur ulang menjadi 170 GT.

Pelaksanaan gerai di PPS Nizam Zachman-Jakarta selama 3 hari, dari tanggal 21 sampai 23 Pebruari 2018, ini telah memproses Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 36 izin, dokumen Cek Fisik kapal 143 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 86 kapal, proses Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 43 kapal, serta dengan potensi PNBP Rp 6,7 milyar. 

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, pelaksanaan gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang bertujuan membantu nelayan, jemput bola ke lokasi sentra nelayan. Oleh karena itu, diharapkan nelayan dapat memanfaatkan gerai perizinan untuk mempercepat proses perizinan kapal perikanan yang telah diukur ulang dengan sebaik-baiknya.

“Disisi lain kami juga mencermati perubahan-perubahan ukuran kapal hasil ukur ulang yang perubahan ukurannya melonjak tajam. Sebagai contoh kita temukan kapal berukuran 14 GT setelah diukur ulang berubah menjadi 140 GT,” ujar Saifuddin.

Lebih jauh Saifuddin menyatakan, KKP terus berkomitmen melakukan penertiban kepada pemilik kapal yang melakukan markdown kapal perikanannya. “Kita berharap ke depannya sudah tidak ada lagi pemilik kapal yang main-main dalam ukuran kapal,” tambah Saifuddin.

Sementara itu salah satu pelaku usaha yang mengikuti gerai, Suryanto (Direktur Utama PT. Mandiri Jaya Samudra), yang mengurus perijinan KM. Langsung Jaya Sampurna, dengan alat tangkap Pancing Cumi beroperasi di WPP-718, yang semula 115 GT menjadi 150 GT. Suryanto berharap, pelaksanaan gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang terus diperpanjang. “Gerai ini sangat membantu dalam proses perizinan kapal hasil ukur ulang,” ujarnya. 

Pelaksanaan gerai mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) serta sebagai tindak lanjut pengukuran kapal perikanan di seluruh Indonesia oleh Kementerian Perhubungan.

Ditambahkan Saifuddin, gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan dan pembayaran PNBP-nya online melalui bank.

“Hal ini tentunya selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan dan juga,” tutup Saifuddin. [tm]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *