Dirjen Hubla : SDM dan Sarana PLP Perlu Terus Dibenahi

KPLP saat melakukan simulasi melumpuhkan perompak kapal. Acara simulasi tersebut berkaitan dengan ulang tahun Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai yang ke-30.

MARINDO–Terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia tidak lepas dari peran Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai (PLP) dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga dan penegak peraturan perundangan di laut dan di pantai.

Pada upacara peringatan hari jadi PLP ke-30 di Kantor Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Tanjung Priok, Jakarta, pada Senin (26/2), Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo meminta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) untuk terus berbenah secara gradual, baik aspek sumber daya manusia (SDM), pendanaan maupun sarana dan prasarana.
 
Agus memang mengakui, eksistensi dan permasalahan yang dialami oleh pangkalan PLP ada korelasinya dengan situasi dan kondisi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. “Pengakuan terhadap keberadaan pangkalan PLP sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas kapal-kapal patroli dalam pengawasan,” ujar Dirjen Agus yang bertindak sebagai Inspektur Upacara tersebut.

Namun demikian, minimnya sarana dan prasarana seperti kapal patroli bukan menjadi alasan lemahnya dalam upaya penegakan hukum di laut. Hal ini, kata Dirjen, bisa disinergikan dengan instansi lain seperti TNI AL, Bea Cukai dan Polair. “Demi tercapainya tujuan nasional bersama, yakni mewujudkan Indoesia sebagai poros maritim dunia, maka perlu memperkuat kerjasama dengan instansi lain,” tambah Dirjen Agus.        

Sementara itu Direktur KPLP Ditjen Hubla, Kemenhub, Jhonny R. Silalahi mengatakan, Pangkalan PLP merupakan salah satu unit atau unsur dari organisasi/instansi yang telah diakui dan dikenal oleh masyarakat maritim, yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) atau di dunia internasional bernama Coast Guard, yang merupakan salah satu Direktorat Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
 
“PLP saat ini telah memasuki usia 30 tahun, usia yang cukup matang. Untuk itu, sudah seyogyanya seluruh personil PLP harus sudah mencapai level kedewasaan dalam berpikir dan bertindak supaya dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Jhonny.
 
Jhonny berharap, terlepas dari segala permasalahan yang ada, seluruh personil PLP dapat memanfaatkan semaksimal mungkin semua potensi yang dimiliki saat ini dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diamanatkan.

“Kita harus bisa menjalankan amanah yang diberikan pada kita selaku personil PLP. Ke depan, tentunya kita akan terus melakukan pembenahan-pembenahan pada aspek SDM, pendanaan, dan sarana prasarana,” tambah Jhonny.
 
Menurut Jhonny, personil PLP yang profesional harus cepat bertindak saat terjadi kecelakaan di laut, tegas dalam menegakkan hukum, serta menghindari perbuatan dan tindakan tercela. Dengan demikian, eksistensi pangkalan PLP akan diakui oleh masyarakat dan juga dunia. “Selain itu, tentunya kita juga harus memperkuat kerjasama dengan instansi terkait untuk dapat mencapai cita-cita bangsa kita menjadi Poros Maritim Dunia,” katanya.

Sebagai informasi, Pangkalan PLP dibentuk pada tanggal 26 Februari 1988 dengan nomenklatur Armada PLP dalam rangka menjawab tantangan keselamatan di laut pada saat itu. Dalam perjalanannya, pada tahun 2002, nomenklaturnya kemudian diubah menjadi Pangkalan PLP, yang lebih memiliki arti sebagai adanya suatu basis dari sejumlah armada kapal-kapal Negara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), yang dikelola oleh suatu pangkalan di lokasi tertentu.

Hingga saat ini, Indonesia memiliki 5 Pangkalan PLP, yaitu Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak, Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban, Pangkalan PLP Kelas II Bitung, dan Pangkalan PLP Kelas II Tual. [nss]
 

833 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *