KKP Akui Nilai Tambah Ekonomi Rumput Laut Masih Minim

Rumput laut tidak sekadar dijual dalam bentuk bahan baku kering, tetapi perlu diversifikasi produk sehingga memiliki nilai tambah.

MARINDO–Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terus memperkuat pengembangan berbagai komoditas budidaya mulai dari hulu hingga hilir, termasuk tata niaga dan pemasaran. Salah satu komoditas perikanan budidaya yang menjadi fokus KKP untuk terus dikembangkan adalah rumput laut. Langkah ini diambil guna memastikan rumput laut Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di masa yang akan datang.

Dilihat dari volume, produksi rumput laut nasional yang tumbuh rata-rata sebesar 11,8 % per tahun, di mana angka sementara tahun 2017, produksi rumput laut nasional tercatat sebesar 10,8 Juta ton. Nilai ekspor rumput laut juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,09% per tahun.

“Neraca perdagangan rumput laut Indonesia juga tercatat positif, dengan indeks spesialisasi produk (ISP) lebih tinggi dibanding negara-negara eksportir lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa produk rumput laut memiliki daya saing kompetitif yang tinggi atau Indonesia merupakan negara net eksportir rumput laut,” ujar Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebijakto saat menghadiri sekaligus membuka acara rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) di Makassar, Senin (12/3/2018).

Namun demikian, Slamet mengingatkan bahwa pengembangan rumput laut masih dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti minimnya diversifikasi produk, persyaratan pasar global, persaingan antar produsen, zonasi dan infrastruktur, serta minimnya investasi berbasis rumput laut.

”Harus kita akui, walaupun Indonesia saat ini menjadi negara net eksportir nomor 1 dunia khusus untuk jenis Eucheuma Cottoni dan Gracilaria, namun faktanya lebih dari 80 % ekspor rumput laut kita masih didominasi oleh bahan baku kering (raw material), artinya nilai tambah ekonomi yang dirasakan masih minim,” jelasnya.

Menurut Slamet, di hulu, KKP telah melakukan upaya untuk menggenjot produksi yang berkualitas. Upaya tersebut antara lain pengembangan kawasan budidaya rumput laut berbasis klaster, pengembangan kebun bibit rumput laut hasil kultur jaringan, dan pengembangan sistem kebun bibit rumput laut yang memenuhi estetika dan kaidah ramah lingkungan serta telah digunakan secara luas oleh pembudidaya.

”Bibit rumput laut hasil kultur jaringan memiliki performa yang baik, termasuk lebih adaptif dan pertumbuhan yang lebih cepat. Ada enam UPT di Ditjen Perikanan Budidaya yang saat ini didorong menjadi sentra pengembangan kultur jaringan,” lanjutnya.

Keenam UPT DJPB tersebut yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Lombok, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, serta Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dan Takalar.

KKP, menurut Slamet, mendorong unit pengolahan rumput laut agar memenuhi SNI dan persyaratan ekspor seperti penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik (Good Manufacturing Practices) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (Standar Sanitation Operating Procedure).

Faktor distribusi produk rumput laut juga menjadi konsen KKP dengan menggandeng instansi lain. Baru-baru ini, misalnya, KKP bersama dengan Kementerian perhubungan telah membahas mengenai optimalisasi tol laut di sektor perikanan, dan sepakat untuk memanfaatkan jalur Pelni, ASDP atau jalur alternatif lainnya yang sedang dirintis untuk mengangkut seluruh  komoditas perikanan termasuk rumput laut.

Sementara itu Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis meminta agar KKP dapat memastikan rantai produksi dari hulu hingga hilir kondusif bagi dunia usaha. “Di Kabupaten Bone, ARLI telah berhasil memfasilitasi anggotanya untuk memanfaatkan rumput laut dan telah berhasil melakukan ekspor perdana pada bulan Februari berupa alkali treated gracillaria (ATG) ke China. Kondisi kondusif seperti ini kami harapkan dapat terjadi di daerah lainnya,” ungkap Azis.

Azis juga menambahkan, di era perdagangan bebas ini telah berlaku sistem rantai pasok dan rantai nilai global, termasuk rumput laut Indonesia, oleh karenanya industri hulu hingga hilir memiliki nilai masing-masing. Untuk itu Azis mengingatkan bahwa semangat meningkatkan nilai tambah di sektor hilir harus berdampak juga bagi pembudidaya yang ada di sektor hulu.

Untuk itu Azis berharap, pengembangan sektor hulu benar-benar menjadi perhatian pemerintah untuk menjamin pengembangan di sektor hilir. Di antara langkah pengembangan sektor hulu yaitu melalui ekstensifikasi dan intensifikasi budidaya rumput laut dan hal ini sudah selaras dengan langkah-langkah yang dilakukan KKP. [nss]

649 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *