KNTI Minta Pemprov DKI Jakarta  Hentikan Pencurian Air Tanah 

Balai Kota DKI Jakarta.

MARINDO–Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya melakukan langkah strategis untuk menyelamatkan Jakarta dari bencana penurunan muka tanah (land subsidences) dengan menghentikan dan melarang penggunaan air tanah.

Kepgub 279/2018 tentang tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan IPAL serta Pemanfaatan Air Tanah Di Bangunan Gedung dan Perumahan (KEPGUB 279/2018) hanya akan menjadi sarana untuk terus membiarkan pencurian air tanah dengan insentif dan disinsentif termasuk pembayaran pajak.

“Pemprov Jakarta harusnya dengan tegas melakukan pelarangan penggunaan air tanah khususnya untuk gedung-gedung bertingkat untuk perkantoran, hotel dan apartemen,” ujar Nurhidayah, Ketua Departemen Advokasi DPP KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia).

Menurut Nurhidayah, KEPGUB 279/2018 sebagai turunan Pasal 221 ayat (2) Perda DKI Jakarta No. 1/2012 tentang RTRW 2030 dan berkaitan erat dengan Pergub No. 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan. KEPGUB 279/2018 tidak bertujuan menghentikan penggunaan air tanah, namun hanya bertujuan untuk melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah.

Padahal kajian dan penelitian yang telah dilakukan di Jakarta terkait dengan penggunaan air tanah membuat penurunan tanah di Jakarta terjadi dengan cepat (Dircke, 2012; dan Brinkman, 2008). Di sisi lain, Pemprov Jakarta seakan-akan tutup mata dengan masalah privatisasi pengelolaan air minum di Jakarta yang sejak kontrak privatisasi berlaku tidak ada perbaikan dalam pengelolaan air yang malah semakin memburuk. Layanan pengelolaan air perpipaan hingga saat ini baru hanya menjangkau 40%-an persen penduduk Jakarta.

Privatisasi pengelolaan air minum memaksa masyarakat yang tidak terlayani air perpipaan bergantung air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Pada saat yang bersamaan, pembangunan hotel, apartemen, pusat perbelanjaan yang saling menunjang membuat muka tanah semakin ambles.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bersama dua masalah besar Jakarta adalah pengelolaan air dan penurunan muka tanah dimana salah satunya adalah pengambilan air tanah. Harus digaris bawahi kecepatan penurunan muka tanah terjadi berbeda diantara satu wilayah dengan bervariasi antara 7,5-12 cm/tahun lain. Terkhusus dampak yang sangat berbahaya terjadi di wilayah pesisir Jakarta di Kota Jakarta Utara.

Namun sayangnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta tetap mendorong solusi yang tidak tepat dengan membangun Tanggul Laut Raksasa yang dimanipulasi sebagai satu-satunya pelindung banjir rob akibat dari penurunan muka tanah.

Kata Nurhidayah, pajak terhadap air tanah tidak akan dapat menyelesaikan masalah pengambilan air tanah. Pemprov DKI Jakarta harusnya mengambil langkah yang lebih strategis dengan dengan tegas menghentikan dan melarang pencurian air tanah. Pemrov Jakarta tidak lagi membicarakan pajak, insentif dan disinentif fiskal terhadap penggunaan air tanah.

Nurhidayah yang juga salah satu penggugat Privatisasi Air Jakarta, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan privatisasi pengelolaan air sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/PDT/2017 14 Oktober 2017 serta memastikan akses atas air minum dengan meningkatkan pelayanan air minum perpipaan segera dipenuhi oleh Pemerintah. (nss)

 

606 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *