Bamsoet : Kapal Rampasan Harusnya Diberikan Kepada Nelayan, Bukan Ditenggelamkan

Nelayan tradisional (foto ilustrasi)

MARINDO–Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku galau melihat taraf kehidupan para nelayan di Indonesia. Tingkat kesejahteraan nelayan masih sangat memprihatinkan. Sumberdaya kelautan perilanan Indonesia yang kaya dan melimpah ruah masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Ada yang salah dari kita. Harusnya kalau hasil kelautan Indonesia triliunan dolar Amerika setiap tahunnya itu bisa dinikmati oleh nelayan. Maka rumah-rumah mewah tidak hanya berdiri di sepanjang Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara dan Ancol saja. Tapi juga berdiri disepanjang Pantura mulai jadi Jawa Tengah hingga Jawa Timur.” ujar Bamsoet dalam Seminar Nasional “Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan”, di Jakarta, Senin (19/3).

Namun faktanya, kata Bamsoet, kehidupan para nelayan kita di daerah pesisir pantau utara (Pantura) Jawa itu indentik dengan kemiskinan dan kekumuhan. Orang lebih mengenal daerah pantura dengan warung remang-remang tempat para sopir truk mencari hiburan yang terkenal dengan dangdut Panturanya.

Padahal, selama ini nelayan di Pantura telah turut memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam menggerakkan roda ekonomi dan pembangunan.

Bamsoet memaparkan meskipun berbagai peraturan perundangan di sektor kelautan dan perikanan telah dibuat DPR bersama pemerintah, namun dirinya tak menampik masih terdapat berbagai permasalahan. Kebijakan penenggalam kapal asing pencuri ikan juga tidak berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Seharusnya kapal-kapal yang menerobos perairan Indonesia secara ilegal tidak ditenggelamkan. Kapal tersebut lebih baik diberikan kepada nelayan gratis untuk meningkatkan penghidupan para nelayan. Itu jauh lebih bermanfaat bagi nelayan.” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, UNDP menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia. Namun hingga kini nelayan di pulau Jawa masih menghadapi dilema terkait keberadaan alat tangkap cantrang. Di satu sisi, penggunaan alat tangkap cantrang bisa mengurangi sumberdaya ikan serta merusak habitat dan ekosistem laut. Namun disisi lain, pendapatan nelayan menjadi menurun.

“Dampak ekologis pelarangan cantrang akan menimbulkan dampak positif bagi kondisi lingkungan. Namun, kenyataan tersebut akan berbanding terbalik dengan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Pada aspek ekonomi, pelarangan cantrang akan memengaruhi tingkat pendapatan, jumlah hasil tangkapan dan diferensiasi alat tangkap. Sementara, dampak sosial yang ditimbulkan yaitu berubahnya hubungan sosial dalam kehidupan nelayan dan tingkat kesejahteraan yang menurun,” ujar Bamsoet.

Bamsoet mendorong potensi ekonomi sektor kelautan yang mencapai lebih 1,3 triliun USD pertahun, dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 40 juta jiwa, bisa memberikan kontribusi nyata yang lebih besar lagi terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Di tahun 2016, sektor perikanan menyumbang 3 persen terhadap PDB Nasional. Sampai dengan 2019, kita berharap angkanya mampu meningkat mencapai 9 persen. Bahkan jika memungkinkan menembus dua digit. Ini tentu bukan hal yang mudah, butuh kerjasama semua pihak,” tutur Bamsoet.

Karena itu, Bamsoet meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memaksimalkan penggunaan anggaran Rp 7,28 triliun dari APBN 2018. Sehingga mampu menggerus tingkat kemiskinan para nelayan. Data BPS pada 2016 mencatat nelayan berkontribusi sekitar 26 persen atau 7,87 juta jumlah penduduk miskin di Indonesia.

“Program kerja kementerian harus mengedepankan asas manfaat. Berbagai program bagus yang telah dijalankan harus dilanjutkan dan diperluas di tahun 2018 ini. Antara lain pengadaan kapal perikanan, alat tangkap ramah lingkungan, hingga premi asuransi nelayan,” pungkas Bamsoet. (nss)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *