Ketum ABUPI : Anggota ABUPI TidakTakut Bersaing Mengelola Pelabuhan

ABUPI saat melakukan konfrensi pers terkait konsesi Badan Usaha Penglola (BUP) kepelabuhanan.

MARINDO–Asosiasi Badan Pengelola Pelabuhan Indonesia (ABUPI) siap bersaing dalam mengelola pelabuhan di Indonesia dengan Badan Usaha Pengelola (BUP) pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III dan IV. Untuk mampu bersaing dengan BUP Pelabuhan yang dilaksanaan oleh BUMN tersebut, ABUPI akan terus meningatkan produktivitas melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa mengungkapkan, anggota ABUPI yang telah mendapatkan konsesi maupun dalam proses pengajuan konsesi sudah berpengalaman dan siap bersaing dalam upaya mengelola bisnis kepelabuhan di Indonesia. Pasalnya, sebelum terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, sebagain besar sudah mengelola pelabuhan di Indonesia.

“Jadi setelah terbitnya PM 51/2015 kami sudah siap. Dan seluruh anggota ABUPI tidak panik menghadapi ini karena sebelumnya sudah melakukan persiapan,” ujar Aulia Febri kepada wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Perhubungan (FORWAHUB) di Jakarta, Minggu (18/3/18).

Sebagai catatan, saat ini ada sekitar 45 perusahaan pengelola pelabuhan yang tergabung dalam ABUPI. Dari 45 perusahaan itu, 10 sudah mendapatkan konsesi dari Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dan 14 perusahaan masih dalam proses pengajuan konsesi. Sisanya akan segera melakukan pelaporan atas kegiatan kepelabuhanan yang telah dilakukan selama ini.  

Sebenarnya total perusahaan yang telah mendapatkan izin BUP pasca terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ada sebanyak 223 perusahaan. Namun berdasarkan PM 51/2015 sebagai turunan dari UU Pelayaran tersebut, perusahaan yang telah mendapatkan izin BUP harus melakukan penyesuaian untuk mendapatkan izin konsesi. Jika sampai 3 tahun (terhitung sejak terbit PM 51/2015) tidak juga mendapatkan konsesi pengusahaan pelabuhan atau mengelola jasa kepelabuhanan maka usahanya dinyatakan tidak berlaku.

Namun demikian, menurut Febri, meskipun sebagian besar (sekitar 195 badan usaha) belum mendapatkan konsesi bukan berarti izin mereka serta merta dihapus, selagi perusahaan BUP tersebut bisa melaporkan kegiatan bisnis kepelabuhanan, maka bisa diperpanjang. “Jadi, tinggal melaporkan saja bahwa ada kegiatan kepelabuhanan, maka izinnya bisa diperpanjang,” ujarnya.

Sekjen ABUPI Liana Trisnawati menambahkan, mengelola pelabuhan bukan hanya oleh Pelindo saja, tetapi berdasarkan UU Pelayaran pihak swasta pun diwenangkan untuk mengelolanya. Saat ini ada sekitar 2.500 pelabuhan di seluruh Indonesia. “Kami dari swasta pun hadir untuk membangun NKRI karena tidak setiap titik pelabuhan mampu dioperasikan oleh BUMN,” ujar Liana.

Pelabuhan di Indonesia dibagi menjadi pelabuhan umum/terminal umum serta Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Pelabuhan umum/terminal umum diselenggarakan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai operator.

Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan, Direktorat Kepelabuhanan Ditjen Perhubungan Laut, Ciptadi mengatakan, Pemerintah memiliki tugas yang cukup berat untuk mengembangkan pelabuhan komersial dan nonkomersial sehingga diperlukan kerjasama dengan BUMN dan swasta melalui skema konsesi ataupun kerjasama lainnya.

“Dalam waktu 2-3 bulan ke depan Kemenhub juga akan membuat sistem perizinan online untuk mempermudah para pelaku usaha mengurus izin BUP dan akan diintegrasikan dengan BKPM,” ujar Ciptadi. [nss]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *