Turunkan Ongkos Logistik, OP Tanjung Priok Dorong Stakeholders Pelabuhan Terapkan DO Online

Jakarta, Maritim Indonesia – Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok menggelar kegiatan evaluasi delivery order (DO) Online di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (19/10). Sejumlah stakeholders pelabuhan yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain DPC INSA Jaya, perusahaan pelayaran asing, pengelola terminal petikemas, serta Bea Cukai.

Kepala OP Tanjung Priok, Capt Hermanta menjelaskan sejak
terbitnya PM 120 tentang DO Online dan implementasi secara penuh bulan Juni
2018, berbagai upaya telah dilakukan untuk terus mendorong para stakeholders
mengimplementasikan peraturan tersebut.

“DO Online merupakan salah satu bukti komitmen OP Tanjung
Priok untuk menurunkan biaya logistik. Jika secara manual membutuhkan waktu 3
hari dan biaya ratusan ribu rupiah, dengan DO Online ini hanya membutuhkan
waktu 2 jam dan tanpa biaya,” papar Hermanta menjelaskan.

Dia berharap para stakeholders di pelabuhan khususnya perusahaan-perusahaan
pelayaran untuk mengimplementasikan DO Online tersebut.

Menurutnya, pelayanan
DO Online merupakan upaya untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik di pelabuhan yang diperuntukan untuk barang
barang Impor. Karena itu, BUP
selaku pengelola Terminal, Perusahaan Angkutan Laut, JPT wajib menerapkan DO
Online.  Pemerintah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang
berlaku jika tidak menerapkan aplikasi tersebut.

“DO Online untuk barang impor ini terintegrasi dengan INSW , Inaportnet, dan sistem terkait lainnya,
imbuh Hermanta.

Di Indonesia saat ini, penerapan
DO Online dilakukan secara bertahap di Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan,
Makassar dan Tanjung Perak.

Agar penerapan DO Online
berjalan secara efektif, pihak Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok akan terus menyosialisasikan
dan mendorong penerapan DO Online tersebut. Para stakeholders yang belum hadir
dalam rapat evaluasi pertama, akan diundang pada evaluasi kedua. Bahkan pihak
OP akan turun langsung ke kantor-kantor perusahaan pelayaran untuk memastikan
penerapan sistem tersebut.

“Ini sesuai dengan PM 120 Tahun 2017 agar Pelayanan Delivery
Order untuk barang Impor dilakukan dengan Online, tidak ada lagi yang manual.  Sedangkan untuk Aplikasi terkait Delivery
Order Online kami serahkan sepenuhnya kepada seluruh pihak terkait, apakah itu
milik Pelayaran, Forwarding, Terminal, BUP, Maupun Penyedia Sistem Informasi.
Yang terpenting aplikasi tersebut bisa mengintegrasikan Informasi DO tersebut
dengan sistem Inaportnet dan INSW,” pungkas Hermanta.*** [Ire Djafar].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *