Bangun Zona Integritas, OP Priok Gelar Forum Kehumasan

Jakarta, Maritim Indonesia eformasi Birokrasi merupakan langkah terpenting untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok (Ka OP) Capt Hermanta, dalam sambutannya di acara Forum Kehumasan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok yang digelar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, di Hotel Ibis Sunter, Selasa (4/12).

“Dengan reformasi birokrasi, Pemerintah akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan transparan serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” kata Capt Hermanta.

Menurutnya, untuk mewujudkan kondisi tersebut, seluruh Instansi Pemerintah dan stakeholders di Pelabuhan Tanjung priok perlu meningkatkan sinergi dan membangun komitmen bersama dalam melakukan perubahan secara terstruktur dalam segala hal.

“Perubahan yang dilakukan, harus terstruktur dalam segala hal, mulai dari membangun budaya kerja, memangkas birokrasi yang berbelit-belit, meningkatkan profesionalisme SDM, serta melakukan pengawasan secara efektif,” tegasnya.

Lebih jauh dijelaskan, Forum Kehumasan ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya dilaksanakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok pada tahun 2018 dengan mengundang para perwakilan Humas dari instansi dan stakeholder di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan menghadirkan narasumber dari Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Deputi Bidang Pencegahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Forum Kehumasan kita kali ini mengangkat tema Sinergi Bersama Dalam Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di Pelabuhan Tanjung Priok’,” ujar Capt Hermanta.

Dikatakan juga, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Instruksi Presiden (InPres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya pencegahan KKN melalui perbaikan sistem pemerintahan, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan berupa sebuah predikat kepada Instansi Pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Predikat tersebut dinamakan Zona Integritas, yang mana keberhasilan pembangunan Zona Integritas, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing-masing individu, yang tentunya memiliki relevansi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi, di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatan,” jelasnya.

Menurutnya, dalam beberapa waktu ini, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, telah melakukan banyak perubahan besar dalam birokrasi.

“Hal ini bisa dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pengguna jasa yang menunjukkan kualitas pelayanan kami yang baik,” ungkap Capt. Hermanta.

Lebih lanjut, Capt Hermanta berharap para peserta Forum Kehumasan ini dapat menggali lebih dalam mengenai cara membangun Zona Integritas untuk menuju WBK/WBBM.

“Kami berharap melalui forum ini selain untuk meningkatkan kolaborasi serta sinergi antar humas di Pelabuhan Tanjung Priok, kita juga dapat mengetahui seperti apa pelayanan terbaik yang diinginkan dan diharapkan oleh pengguna jasa dan masyarakat, khususnya pelayanan yang akan diberikan dalam kegiatan operasional kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok,” pungkasnya.*** [Ire Djafar]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *