Pekerja Bongkar Muat Pelabuhan Mendamba Kartu BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, Maritim Indonesia – Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) merupakan salah satu profesi di pelabuhan yang bisa dibilang paling tua. Kegiatan bongkar muat di zaman dulu yang hanya mengandalkan tenaga manusia hingga bantuan teknologi seperti sekarang tak lepas dari keberadaan TKBM.  Perpindahan barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya sepenuhnya dilakukan TKBM.

Meski memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan, sebagian besar TKBM hidup dalam kekurangan. Kondisi ini tak terlepas dari status TKBM sebagai pekerja harian lepas (PHL). Dengan status tersebut, pendapatan yang mereka terima pun sepenuhnya mengandalkan hari kerja (mandays). Istilahnya, no work no pay (tidak bekerja, tidak mendapat upah).

Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, misalnya, dari 2400 TKBM yang resmi terdaftar, hanya 30%  yang rata-rata bekerja selama 21 hari kerja dalam satu bulan. Sisanya jauh dari angka tersebut, bahkan ada yang hanya kebagian gilir kerja satu kali dalam satu bulan.

“Persoalan utama memang tidak ada pemerataan jam kerja,” papar Nurtakim, Ketua Umum Serikat Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Tanjung Priok, pada Senin (17/12) di Jakarta.

Padahal, menurut Nurtakim, sebagai pekerja harian lepas, jumlah hari kerja itu sangat menentukan pendapatan para pekerja TKBM.  Sebagai pengurus serikat pekerja, dia menyebut sudah melakukan berbagai upaya agar ada pemerataan gilir kerja.

“Dampak yang paling sulit dihindari adalah minimnya perlindungan keselamatan kerja. Sampai sekarang, belum semua TKBM memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan. Padahal  ini sangat penting,” imbuhnya.

Nurtakim mencontohkan kasus yang menimpa Tian, salah satu TKBM yang bekerja di area terminal petikemas Pelabuhan Tanjung Priok, Oktober 2017 lalu. Saat itu Tian yang sedang bekerja shift III mengalami kecelakaan kerja. Akibat kecelakaan kerja itu,  jari-jari kaki Tian harus diamputasi karena tergencet roda alat bongkar muat.

Dengan kondisi seperti itu, Tian tidak lagi bisa bekerja sebagai TKBM. Dia kini bekerja sebagai salah satu karyawan di Koperasi Karya Sejahtera TKBM (Koperasi KSTKBM) yang merupakan wadah pengerah tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

Perhitungan Upah

Sebagai pekerja dengan status harian lepas, rumus dasar perhitungan upah TKBM di pelabuhan mengacu pada Permenakertrans yakni upah minimum provinsi (UMP) dibagi 21 hari kerja. Sebagai contoh, UMP Provinsi DKI tahun 2018 sebesar Rp3.648 ribu. Dengan demikian, upah yang diterima anggota TKBM sebesar Rp173.714 per hari. Sedangkan mandor atau Kepala Regu Kerja (KRK) memperoleh tambahan 30% dari upah yang diterima anggota.

“Upah pokok yang diterima anggota dan KRK masih ditambah komponen lain yaitu uang makan, uang transport dan uang beras sebesar Rp27.500. Jadi total untuk anggota TKBM menerima sekira Rp201.000,” ungkap Nurtakim.
Menurut Nurtakim, sepintas upah tersebut besar. Namun jika dihitung dari waktu kerja (mandays) yang minim, maka pendapatan upah TKBM dalam satu bulan tetap saja kecil. Betapa tidak, jika dalam satu bulan hanya bekerja dalam 5 hari berarti pendapatan per bulan hanya sekira Rp1 juta.

Terobosan
Ketua Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia (SPTKBMI), Pelabuhan Tanjung Priok, Yusron Effendi, menyebut persoalan rendahnya waktu kerja TKBM memang terus berulang dan seperti sulit diurai. Hal ini berdampak pada sulitnya menghitung formula iuran untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Meski demikian, menurut Yusron, persoalan itu tidak akan selesai jika tidak ada upaya untuk menuntaskannya.

“Karena itu di Tahun 2018 kita memutuskan agar TKBM khususnya yang menjadi anggota SPTKBMI memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, pada Selasa (18/12) di Jakarta.

Dia pun membentuk tim untuk berkoordinasi dengan Kantor BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Utara. Selain itu, tim tersebut juga menyisir nama-nama anggota TKBM yang memiliki jam kerja rata-rata 20 hari dalam sebulan.

Gayung bersambut. Upaya menyelesaikan kesulitan penghitungan iuran  pun terpecahkan. BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Utara menyambut baik keinginan SPTKBMI untuk mendaftarkan anggotanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Iuran per bulan sebesar Rp187 ribu untuk masing-masing anggota TKBM yang terdaftar menjadi peserta untuk 3 manfaat yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, hari tua dan  kematian,” paparnya.

Dengan waktu kerja rata-rata 21 hari dalam satu bulan, Yusron menyebut iuran tersebut masih bisa terjangkau para anggotanya. Sedangkan untuk TKBM yang memiliki waktu kerja kurang dari jumlah tersebut, pihaknya masih merumuskan perhitungan agar semua TKBM bisa terdaftar sebagai peserta.

“Kalau kita tetap berkutat pada waktu kerja, itu seperti mencari jawaban lebih dulu mana telur atau ayam. Berputar di situ terus. Kita mulai dari TKBM yang memiliki waktu kerja sama dengan pekerja bulanan pada umumnya. PR kita berikutnya menghitung iuran untuk pekerja TKBM yang dalam satu bulan bekerja kurang dari angka tersebut,” urainya.

Dengan cara itu, Yusron berharap perlindungan kerja terhadap TKBM tidak lagi hanya menjadi angan-angan atau dambaan belaka. Sebagai pekerja dengan resiko pekerjaan yang tidak ringan, dia berharap upayanya tersebut mendapat dukungan dari semua pihak baik perusahaan bongkar muat, Pelindo II,  maupun Otoritas Pelabuhan untuk berkolaborasi menuntaskan persoalan pendaftaran TKBM menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

“Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu amanat undang-undang,” pungkas Yusron.*** [Karnali Faisal]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *