Turunkan Biaya Logistik, Kapal Tol Laut Berbahan Bakar Gas Mutlak Diperlukan

ASOSIASI Pemilik Kapal Niaga Indonesia atau Indonesia National Shipowner’s Association (INSA) mencatat saat ini sedikitnya terdapat 25 ribu kapal yang melayani angkutan laut di Indonesia. Ketua DPP INSA, Capt Zainal Hasibuan, menyebut kapal-kapal tersebut membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jumlah yang banyak.

ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Sebagai contoh, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang mengoperasikan 26 armada kapalnya menghabiskan biaya BBM tak kurang dari Rp 2 miliar setiap hari. Bagi perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut, pengeluaran sebesar itu tentunya sangat  menggerus pendapatan korporasi. Terlebih lagi di tengah makin berkurangnya minat masyarakat menggunakan kapal laut.

Dengan  kondisi tersebut, manajemen PT Pelni pun terus berupaya menekan tingginya biaya operasional sebagai dampak pemakaian BBM. Salah satu upaya tersebut adalah dalam bentuk penandatanganan kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) konversi BBM solar ke gas yang dilakukan PT Pelni dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada hari Kamis, 3 September 2015.

Direktur Utama PT Pelni saat itu, Elfien Guntoro, berharap MoU tersebut bisa segera ditindaklanjuti agar biaya operasional armada kapal laut bisa turun 20%. Elfien menyebut, total konsumsi BBM solar untuk kapal-kapal tersebut mencapai 33,4 juta liter per bulan.

Lantas bagaimana kelanjutan MoU yang juga disebut-sebut menjadi bagian dari sinergi  BUMN tersebut?

“Kami harus menyelesaikan kendala teknis terlebih dahulu agar MoU bisa dilaksanakan,” ungkap Ridwan Mandaliko, Kepala Kesekretarian Perusahaan PT Pelni saat dihubungi Maritim, di Jakarta pada Kamis (13/12) kemarin.

Menurut Ridwan, untuk mengkonversi BBM solar ke gas, PT Pelni harus memasang konverter kit di setiap armada kapal yang dioperasikannya. Selain itu, Pelni juga membutuhkan kepastian pasokan gas di pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi.

“Memang kami berharap jika penggunaan gas bisa dilakukan bakal menghemat biaya operasional. Namun karena adanya kendala teknis, saat ini kami masih tetap menggunakan BBM solar,” imbuhnya.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan Media Relations PT Angkutan Danau Sungai dan Penyeberangan (ASDP), Ellen Pirri. Dia menyebut perusahaan BUMN yang bergerak dalam jasa angkutan penyeberangan penumpang, kendaraan dan barang itu memang pernah melakukan kesepakatan/MoU dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk konversi BBM solar ke gas. Penandatanganan kesepakatan dimaksud dilakukan pada tanggal 25 Juli 2017 tahun lalu antara PT ASDP dengan PT PGN. Namun demikian, hingga saat ini kesepakatan tersebut belum bisa direalisasikan sepenuhnya

“Belum berjalan. Apalagi sekarang pemerintah menggalakkan penggunaan BBM Biodesel B20,” ujarnya, di Jakarta, pada Kamis (13/12).

Terkait imbauan pemerintah mengenai penggunaan BBM B20, Ketua DPP INSA, Capt. Zainal Hasibuan, mengatakan organisasi perusahaan pelayaran tersebut sudah melayangkan keberatan kepada sejumlah kementerian terkait. Pada Agustus 2018 lalu, misalnya, INSA meminta jaminan agar bahan bakar tersebut tidak merusak atau mempengaruhi mesin kapal. Selain itu, INSA juga meminta jaminan ketersediaan pasokan biodiesel di pelabuhan-pelabuhan Indonesia serta harga yang kompetitif.

Peluang

Sebagai negara yang 2/3 wilayahnya terdiri atas lautan, peran kapal laut dalam menjalankan perannya sebagai penghubung antarpulau sangat signifikan. Apalagi berdasarkan studi yang dilakukan perusahaan konsultan manajemen internasional, McKinsey, biaya angkutan laut hanya 1/10 dari biaya angkutan darat. Dengan demikian, biaya logistik yang dikeluarkan jauh lebih murah menggunakan angkutan laut. Berdasarkan hasil studi yang sama, beban operasional angkutan laut yang paling besar adalah penggunaan BBM yang mencapai 60% dari keseluruhan biaya operasional.

Di saat yang bersamaan, imbauan pemerintah agar kapal-kapal laut mengalihkan penggunaan BBM dari solar ke B20 pun masih memunculkan pro dan kontra. Kekhawatiran bahan bakar tersebut merusak mesin kapal menyeruak di kalangan para pengusaha pelayaran khususnya yang tergabung dalam INSA.

Ini berbeda dengan bahan bakar gas yang selain harga lebih murah dan emisi yang lebih rendah, tidak menyebabkan mesin menjadi rusak. Penelitian yang dilakukan Guru Besar Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Semin, membuktikan penggunaan bahan bakar gas pada kapal bisa menghemat biaya sampai 50%.

“Bahan bakar gas punya kelebihan harganya murah. Satu liter CNG harganya sepertiga dari satu liter solar. Misalnya di kapal konsumsi bahan bakar per jam rata-rata 1.000 liter. Kalau solar harganya Rp 7.000 per liter jadi Rp 7 juta per jam. Kalau menggunakan gas biayanya hanya Rp 2 juta,” paparnya seperti dikutip Republika, 20/7/2017.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas bumi di Indonesia, PT PGN memiliki peluang yang sangat besar untuk memperkuat perannya tersebut. Terlebih lagi, di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini yang memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah pun mengembangkan program tol laut sebagai upaya memperlancar konektivitas antarpulau sekaligus menurunkan ongkos logistik yang sampai saat ini masih terbilang mahal . Dengan digagasnya program tersebut, kebutuhan akan transportasi laut yang handal tentunya menjadi sebuah keniscayaan.

Karena itu pemerintah pun tak ragu untuk menggelontorkan subsidi ratusan miliar setiap tahun agar program tersebut bisa berjalan. Sampai saat ini, pemerintah sudah menggelontorkan dana masing-masing sebesar Rp218,9 miliar (tahun 2016), selanjutnya  Rp335 miliar (2017), dan Rp 447 miliar (2018).

Dengan asumsi 60% dari total subsidi selama tiga tahun tersebut digunakan untuk BBM, berarti sudah menghabiskan dana sebesar Rp600,5 miliar. Padahal, jika kapal-kapal yang digunakan untuk menjalankan misi program tol laut tersebut berbahan bakar gas, penghematan bisa mencapai Rp300 miliar selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Dana sebesar itu tentunya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) maupun kapal-kapal LNG Carrier di sejumlah pelabuhan Indonesia yang disinggahi kapal-kapal tersebut.

Selain itu, karena tujuan utamanya untuk menurunkan ongkos logistik nasional khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI), peran yang dilakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dalam menyediakan gas bagi kapal-kapal tersebut harus mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Dukungan tersebu bisa berupa pengalokasian dana Public Service Obligation (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN).

Di samping itu, pemerintah perlu melakukan percepatan pemasangan perangkat konversi (konverter kit) di kapal-kapal tol laut tersebut agar penggunaan gas menjadi semakin meluas. Upaya ini masih lebih produktif  ketimbang terus-menerus menganggarkan dana subsidi yang digunakan untuk pembelian solar yang justeru tidak lebih hemat dan ramah lingkungan.

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Eddy Kurniawan Logam , mengatakan masih banyaknya kapal-kapal yang berbahan bakar solar karena sejauh ini perusahaan-perusahaan galangan masih menggunakan mesin diesel. Meski demikian, menurut Eddy, sepanjang tanki  maupun mesin bisa diupgrade, konversi ke bahan bakar gas  sangat terbuka untuk dilakukan.

“Untuk biaya yang dibutuhkan untuk proses konversi tersebut tentunya tergantung tipe kapal,” ujarnya, di Jakarta, Jumat  (14/12).

Pernyataan Ketua Umum Iperindo tersebut menjadi penegasan kesiapan para pengusaha galangan membangun kapal berbahan bakar gas. Upaya ini bisa berjalan paralel dengan rencana PGN membangun infrastruktur pendukung di pelabuhan-pelabuhan untuk menyalurkan gas ke kapal-kapal tersebut. Tentunya mengingat langkah ini merupakan bagian dari misi menjalankan program tol laut, dukungan dana pembangunan infrastruktur dari pemerintah sangat diperlukan.  Melalui upaya paralel tersebut target menurunkan ongkos logistik nasional diharapkan bisa diwujudkan dengan lebih cepat pula.

Tidak seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, harga barang kebutuhan pokok antara Kawasan Barat Indonesia dan Timur Indonesia memiliki disparitas yang sangat tajam.

Masyarakat tentunya berharap pemerintah, PGN maupu operator kapal bisa mewujudkan hal tersebut. Hingga pada akhirnya nanti, harga jeruk per kilogram yang dibeli si Ucok di Medan, Mamat di Jakarta, atau Felix di Papua tidak jauh berbeda. Penetrasi layanan PGN pun  akan semakin luas dan menjangkau seluruh nusantara.  Semoga.*** [Karnali Faisal]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *