Gas Bumi PGN: Pelanggan Berhemat, Neraca Perdagangan Makin Sehat

JAKARTA, MARITIM INDONESIA –Sudah tiga tahun ini, H Endang, pemilik Rumah Tahu “Soekma” menggunakan gas bumi dari Perusahaan Gas Negara (PGN). Sebelumnya, pemilik pabrik tahu di bilangan Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur itu menggunakan tabung gas sebagai sumber bahan bakar pembuatan tahu.

“Dulu saya menggunakan tabung gas. Saya hitung-hitung malah lebih boros dan lebih mahal. Tapi sejak menggunakan gas PGN jadi lebih hemat, lebih murah dan tentunya lebih menguntungkan,” ujar H Endang kepada Grace Girsang,dalam tayangan video blogger PGN di channel youtube.

Pabrik tahu “Soekma” yang sudah berdiri sejak 39 tahun lalu tersebut sudah memasarkan produk-produk olahan kedelai itu ke berbagai pelosok Jakarta.

Penuturan yang sama juga diungkapkan Sandi, pengelola Bakmie Gang Kelinci, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Sandi mengaku restoran bakmie yang berdiri sejak tahun 1957 itu sudah 5 tahun menggunakan gas bumi PGN. Seperti H Endang, sebelumnya Sandi pun menggunakan tabung gas.

“Lebih efisien. Kita tidak perlu repot bolak-balik ganti tabung,” ujar Sandi kepada Rendy, dalam tayangan channel yang sama.

Di Bogor, Jawa Barat, gas bumi PGN juga kini menjadi pilihan utama rumah tangga, UMKM, industri maupun hotel dan restoran.  Sri Derin Salihah atau yang lebih akrab disapa Derin, pengelola Bogor Laundry, mengaku sangat terbantu dengan penggunaan gas bumi PGN.

Derin yang sudah memulai bisnis laundry sejak tahun 2010 itu menuturkan sejak menggunakan gas PGN menjadi lebih praktis dan tidak ada waktu yang terbuang. Tingginya permintaan jasa laundry baik dari rumah tangga, salon maupun hotel, membuat Derin mengoptimalkan waktu seefektif mungkin.

“Waktu menggunakan tabung gas, kadang idle sampai 15 menit untuk proses mengganti tabung dan proses pengeringan. Sekarang praktis, gas selalu tersedia dan juga tak perlu angkat-angkat tabung,” ujarnya kepada Chicka, Vlogger PGN.

Sementara itu, Andra Hevinska, Guest Relation Officer, Salak Tower Hotel, menuturkan pihaknya sudah berlangganan gas bumi PGN sejak 3 tahun lalu. Menurutnya, penggunaan gas PGN lebih praktis dibandingkan gas tabung.

“Gas terus tersedia, kita tidak perlu order,” tuturnya.

Doni, Chef Salak Tower Hotel, menambahkan sejak menggunakan gas bumi PGN pemakaian bahan bakar tersebut menjadi lebih hemat dan simple.

“Gas PGN lebih aman, warna api juga lebih biru sehingga lebih cepat masak. Dari sisi instalasi pipa lebih tertata sehingga lebih aman,” urainya.

Aminah, warga Bogor, juga mengaku sangat terbantu dengan masuknya jaringan gas bumi PGN ke rumahnya. Selain praktis dan selalu tersedia, biaya yang dikeluarkan setiap bulan untuk rekening gas juga relatif lebih murah dibandingkan dengan saat menggunakan tabung gas.

Target

Sejumlah penuturan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan di atas menunjukan gas bumi yang dikelola PGN sangat dibutuhkan. Pemerintah sendiri menargetkan semakin banyak rumah tangga maupun industri yang bisa mengakses layanan gas bumi tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mematok target pembangunan 1 juta sambungan rumah jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga setiap tahunnya mulai tahun 2020.

Dalam lima tahun ke depan (2025), pemerintah menargetkan terpasang 4,5 juta sambungan rumah (SR). Sedangkan data eksisting saat ini proyek jargas yang sudah terbangun sepanjang 463.619 sambungan rumah tangga (SR), pembangunan yang dananya berasal dari APBN sebesar 70,28%, PT PGN (28,71%), dan Pertamina (1,01%).

Untuk memenuhi target tersebut, akhir September lalu di Jakarta, PGN menjalin kerja sama dengan PT PP (Persero) untuk pembangunan  500.000 jaringan gas. Acara penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Heads of Agreement)  jargas rumah tangga tersebut dilakukan Direktur Utama PGN  Gigih Prakoso dan Direktur Utama PTPP Lukman Hidayat.

“Penandatanganan kerja sama ini menjadi momentum bagi  dua perusahaan yang sudah memiliki rekam jejak panjang di industri infrastruktur, untuk terlibat lebih jauh memperkuat peran BUMN dalam mendorong percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi nasional. PGN sebagai pionir pemanfaatan gas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi pemanfaatan gas bumi di dalam negeri,” kata Gigih.

Direktur PT PP Lukman Hidayat berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat di Indonesia. Lukman menilai, melalui pemanfaatan gas bumi, selain lebih efisien, kerja sama ini diharapkan akan tercipta sinergi usaha (business to business) sesama BUMN dengan prinsip yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Kerja sama ini akan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik” jelas Lukman.

Saat ini PGN telah menyalurkan gas bumi kepada 177.710 pelanggan rumah tangga di seluruh Indonesia melalui jaringan gas (jargas) rumah tangga. Pelanggan gas bumi  PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Jawa Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong, Papua Barat

Optimistis

Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, menilai target pemerintah membangun jargas rumah tangga bisa terlaksana jika ada sinergi di antara para stakeholders yang terkait.

Keterangan tertulis PGN menyebutkan kerja sama tersebut merupakan bentuk sinergi BUMN membangun negeri.  Dalam kerja sama tersebut, PT PP dan PGN akan membangun jargas rumah tangga dalam dua fase. Fase pertama sebanyak 50.000 sambungan rumah tangga (SR) dan dilanjutkan fase kedua 450.000 SR.

“Selama ini pembangunan pipa gas mengandalkan dana APBN yang jumlahnya terbatas karena itu perlu keikutsertaan pemerintah daerah mengalokasikan dana APBD untuk ikut membiayai pembangunan pipa gas tersebut,” ujar Fahmy kepada Maritim Indonesia, Jumat (29/11).

Selain itu, imbuh Fahmy, persoalan penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk sambungan pipa dari sumber gas.

Jika pembangunan infrastruktur gas bisa dilakukan sesuai rencana, Fahmy yakin perusahaan BUMN berstatus subholding gas itu akan mampu memasoknya ke jaringan gas SR.

 “Apalagi jika PGN bisa bekerja sama dalam kerangka business to business (B to B) dengan Badan-badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memasok di jaringan gas SR tersebut,” ujarnya.

Dengan persediaan gas bumi yang melimpah, Fahmy  optimistis Indonesia mampu menyediakan sendiri kebutuhan SR tanpa perlu impor. Bahkan jika target SR bisa dicapai, impor LPG akan menjadi jauh berkurang. Itu artinya, pemerintah bisa menjaga stabilitas keuangan karena makin berkurangnya impor migas tersebut.

Pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria juga menyatakan optimisme dengan kemampuan PGN dalam memasok gas melalui jargas SR. Terlebih lagi sebagai sebuah perusahaan energi yang sudah lama beroperasi, PGN telah mampu melaksanakan pembangunan jaringan gas dan mendistribusikannya kepada masyarakat.

Kuncinya, menurut Sofyano, pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam APBN untuk mewujudkan target 4,5 juta SR tersebut.  Tak hanya itu, pemerintah pun bisa mewajibkan pengembang-pengembang perumahan untuk ikut membangun jarigan gas ke rumah-rumah dengan biaya dari pengembang sendiri.

“Yang tidak kalah penting, pemerintah mendukung penuh PGN dengan memberikan harga gas yang murah. Sebab selama ini harga jual gas ke konsumen sangat tergantung harga beli gas di sektor hulu,” katanya kepada Maritim Indonesia, Jumat (29/11).

Sofyano menambahkan, harga gas yang dijual PGN kepada masyarakat sangat tergantung dari kebijakan harga hulu perusahaan minyak yang ada di dalam negeri.

Menurutnya, harga hulu saat ini masih terbilang mahal. Karena itu dia mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan agar harga hulu bisa jauh lebih murah dibandingkan dengan harga gas yang dijual ke luar negeri.  

“Ini terkait dengan hajat hidup dan kepentingan rakyat di dalam negeri,” imbuhnya.

Sebagai sebuah entitas bisnis, Sofyano juga berharap agar pemerintah tidak perlu ikut campur dalam penentuan harga jual gas yang dilakukan PGN. Sebab, menurut Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi) tersebut, harga jual pada dasarnya merupakan aksi korporasi yang menempatkan jual beli gas dalam kerangka B to B.

Sofyano menilai pembangunan jaringan gas SR merupakan langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah mengingat dampak positifnya yang sangat baik dalam menunjang pertumbuhan ekonomi bangsa.

Tak hanya itu, pemanfaatan energi ramah lingkungan itu juga diharapkan memberi impact terhadap neraca perdagangan Indonesia yang selama ini acapkali defisit karena salah satunya disebabkan tingginya impor migas.

“Jika jaringan gas ke masyarakat khususnya konsumen 3 kilogram dan 12 kilogram sudah terbangun, maka sudah pasti impor LPG juga akan berkurang,” pungkasnya.

Dengan demikian, selain memberi manfaat bagi masyarakat karena jauh lebih hemat, gas bumi yang didistribusikan PGN juga bisa membuat neraca perdagangan Indonesia bertambah sehat.*** [Karnali Faisal]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *