OJK: Mengedukasi Generasi Milenial di era Transaksi Digital

Otoritas Jasa Keuangan (Foto: Antara)

Penulis buku “Consumer 3000”, Yuswohady memprediksi akan terjadinya revolusi konsumen kelas menengah Indonesia. Analisa Yuswo didasarkan pada pertumbuhan konsumen kelas menengah Indonesia yang luar biasa.

“Selama kurun waktu 1999-2009 konsumen kelas menengah telah melonjak hampir dua kali lipat,” katanya.

Dalam hitungannya, kelas menengah di Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 130 juta orang atau sekira 60% dari jumlah penduduk Indonesia. Seiring kemajuan ekonomi Indonesia, jumlah kelas menengah Indonesia bertambah 8-9 juta setiap tahun. Sebagian besar rentang usia kelompok ini antara 17-33 tahun atau yang lebih populer disebut generasi milenial.

Salah satu ciri yang menonjol dari kelas tersebut adalah pengguna produk-produk berbasis advanced, seperti gadget, tv layar datar, AC, mobil hingga beragam layanan perbankan, produk investasi asuransi, hingga travelling ke luar negeri.

Dari sisi pekerjaan, kalangan ini didominasi para profesional, enterpreneur, supervisor pabrik, dokter, arsitek, bankir, atau kelompok-kelompok pekerja dengan daya beli tinggi.

Prediksi Yuswohady kian menjadi kenyataan ketika transaksi perdagangan sudah mulai berubah dari konvensional ke digital. Fenomena tutupnya gerai-gerai elektronik maupun pakaian di sejumlah pusat perbelanjaan menunjukan perubahan tersebut.

Sebaliknya, transaksi perdagangan berbasis digital (ecommerce) kian meningkat. Peneliti Institutte for Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menghitung jika di tahun 2018 transaksi ecommerce dalam negeri mencapai Rp 100 triliun, di tahun 2021 angkanya akan menembus Rp 300 triliun.

Besarnya angka tersebut seiring dengan makin meluasnya penggunaan internet di seluruh Indonesia. Peningkatan tersebut juga ditunjang promosi dari pengelola startup ecommerce yang rajin memberikan diskon hingga membuat harga-harga produk menjadi lebih murah dibanding toko-toko konvensional. Selain itu, kian meningkatnya keinginan untuk mendapatkan produk secara praktis, hemat, dan efisien.

Tantangan
Dengan jumlah mencapai 60 persen penduduk serta total transaksi ratusan triliun dan terus tumbuh secara spektakuler, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menciptakan regulasi yang benar-benar melindungi semua pihak, baik penyedia maupun pembeli produk-produk yang diperdagangkan melalui platform tersebut.

Persoalannya, regulasi yang mengatur tentang transkaksi digital hingga saat ini belum tuntas semua dibahas, seperti pajak, fintech, prosedur impor, dan lain-lain. Di sisi lain, bisnis ecommerce sendiri terus berkembang dengan  beragam fitur maupun aplikasi yang kian canggih.

Ini mengingatkan cerita tentang kesulitan petugas Bea dan Cukai di pelabuhan beberapa tahun lalu dalam mengidentifikasi printer sebagai salah satu produk impor. Regulasi bea  impor hanya mengatur impor printer semata, sedangkan teknologi yang kemudian muncul printer dengan tambahan fitur lain seperti scanner, dan perangkat faksimil.

“Bagaimana menentukan bea impor, apakah printer sebagaimana tertulis atau keseluruhan sesuai fasilitas printer tersebut?” Ujar petugas Bea Cukai kepada penulis saat itu.

Seiring dengan waktu, terbit berbagai regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Termasuk regulasi yang dirilis Bea Cukai pada bulan September lalu. Regulasi yang dimaksudkan untuk melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri tersebut mengatur tentang   impor barang kiriman lewat ecommerce.

Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018, yaitu  penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 100 menjadi USD 75 per orang per hari.

Preventif
Cerita tentang pesatnya bisnis ecommerce serta waktu yang dibutuhkan Bea Cukai untuk menerbitkan regulasi baru sepertinya juga dialami lembaga atau kementerian terkait lainnya.

Apalagi sebagai platform yang relatif baru, ecommerce dengan transaksi digital di dalamnya berpotensi dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan. Data pada Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menyebutkan hanya dalam kurun waktu 4 bulan (September-Desember 2017), jumlah kerugian masyarakat dari transaksi digital ecommerce yang dilaporkan mencapai Rp 2,2 miliar. Boleh jadi jika semua dilaporkan, nilai keseluruhan bisa di atas angka tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki posisi yang sangat strategis untuk mencegah munculnya persoalan tersebut. Hal ini terkait dengan fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan dan pengawasan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam prakteknya, OJK memang membuka layanan pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan dalam kasus-kasus transaksi keuangan. Tentu saja proses ini membutuhkan waktu penyelesaian karena melibatkan para pihak yang bermasalah.

Karena itu, upaya preventif untuk mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut terutama yang berkaitan dengan bisnis ecommerce harus dilakukan. Pertama, OJK perlu merilis pihak-pihak yang terbukti merugikan konsumen. Hal ini agar masyarakat lebih berhati-hati.

Kedua, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan startup ecommerce untuk memasukan konten-konten perlindungan konsumen sebagaimana yang selama ini dilakukan OJK.

Ketiga, mempublikasikan berbagai modus yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk merugikan konsumen.

Upaya-upaya preventif tersebut sangat penting dilakukan agar bisnis ecommerce semakin sehat dan aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi. Apalagi perkembangan teknologi digital semakin pesat dan secara regulasi manual sulit untuk diatur dalam waktu yang singkat.

Mengedukasi para pelaku bisnis ecommerce yang sebagian besar merupakan kalangan generasi milenial merupakan langkah yang sangat tepat. Pada gilirannya ini sejalan dengan visi OJK  sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.*** [Karnali Faisal]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *