Konflik Berkepanjangan di Laut China Selatan

Jakarta, Maritimindonesia.co.id – KLAIM kedaulatan teritorial atas pulau-pulau dan perairan di Laut China Selatan telah menjadi sumber ketegangan dan ketidakpercayaan yang telah berlangsung lama di wilayah tersebut.

Wilayah itu menjadi titik api ketegangan yang sedang berlangsung antara China dan Filipina. Masalah tersebut ini diperkirakan akan dibahas oleh para pemimpin dua negara, Presiden Filipina Rodrigo Duterte dan timpalannya dari Tiongkok Xi Jinping, dalam sebuah pertemuan di Beijing.

Lokasi

Laut China Selatan merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia. Kawasan ini berbatasan dengan Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Karena kepentingan ekonomi dan geostrategisnya, Laut China Selatan acapkali menjadi sengketa teritorial yang kompleks dan telah menjadi penyebab konflik dan ketegangan politik serta militer di kawasan ini dan juga Asia Pasifik.

Jalur Perdagangan

Secara geografis, Laut China Selatan memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi dan menguasai hampir sepertiga jalur perdagangan dunia . Pusat Studi Strategis dan Internasional memperkirakan senilai $11,3 miliar nilai perdagangan yang melewati jalur perairan ini setiap tahun.

Negara Jepang dan Korea Selatan sangat bergantung pada Laut China Selatan sebagai jalur ekspor dan untuk pasokan bahan bakar dan bahan baku.

Tahun 2017 lalu, Lembaga riset di Amerika Serikat menyebut nilai dagang $5,3 triliun dihasilkan melalui Laut China Selatan setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar $ 1,2 triliun merupakan neraca perdagangan yang dilakukan AS di kawasan tersebut.

Laporan yang sama juga menyebutkan, Laut China Selatan dikenal memiliki banyak wilayah penangkapan ikan yang kaya, serta tidak memiliki aturan mengenai ekspolitasi penangkapan ikan. Kawasan ini diperkirakan menguasai 10% perikanan dunia.

Dari sisi sumber daya alam, Laut China Selatan juga memiliki potensi minyak dan gas bumi yang belum dieksplorasi sehingga makin memicu sengketa maritim dan territorial.  Data pada Administrasi dan Informasi Energi AS menyebutkan terdapat sekitar 11 miliar barel minyak bumi, ditambah sekitar 190 triliun kaki kubik gas alam. Perairan Laut China Selatan dikelilingi oleh sejumlah karang dan pulau antara lain  Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, Pratas, Kepulauan Natuna, dan Scarborough Shoal.

Sengketa Pulau dan Perairan

Sejauh ini, China terus mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan seluas 3,5 juta kilometer persegi. Dari luas tersebut, China mengklaim sekitar 90% dari total area Laut China Selatan sesuai dengan “garis putus-putus” yang diterbitkan pada tahun 1947.

China menganggap Kepulauan Paracel, bersama dengan kelompok Spratly di selatan, terletak di dalam Nine Dash-Line (sembilan “garis putus-putus”).

Klaim China tersebut mendapat penolakan dari sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Brunei.

Lembaga Riset Lowy Institute, Australia menyebut China, Taiwan, dan Vietnam, masing-masing merasa berhak atas Kepulauan Spartly.  Begitu juga dengan Filipina dan Malaysia yang mengklaim memiliki hak di kawasan tersebut.

Sejauh ini, China telah membangun pulau-pulau buatan, yang berisi fasilitas pelabuhan, bangunan militer, dan lapangan terbang di Kepulauan Spratly yang selama ini menjadi sumber sengketa negara-negara tersebut.

Kepulauan Paracel

Lowy Institute juga menyebut Kepulauan Paracel adalah subyek klaim yang tumpang tindih oleh China, Vietnam dan Taiwan. Tetapi Beijing mengendalikan sepenuhnya pulau tersebut sejak tahun 1974.

Scarborough Shoal

Shoal Scarborough  menjadi sengketa wilayah lainnya di Laut China Selatan antara Filipina dan China. Sedangkan Malaysia dan Brunei mengklaim perairan untuk menegaskan kedaulatan mereka. Tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan klaim China atas Scarborough Shoal tidak berdasar hukum internasional.

Hukum PBB dan Zona Ekonomi Eksklusif

Ketika perselisihan tentang Laut China Selatan meningkat dari hari ke hari, komunitas global mengambil beberapa langkah untuk mencapai penyelesaian.Para anggota PBB kemudian menyepekati regulasi Unclos 1982 sebagai kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mulai berlaku pada tahun 1994, mengabadikan wilayah 200 mil laut untuk memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pantai atas sumber daya laut.

Namun, kawasan itu, yang secara resmi disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tidak pernah dimaksudkan untuk berfungsi sebagai zona keamanan, dan UNCLOS juga menjamin hak lintas luas untuk kapal laut dan pesawat militer.

Meskipun telah ditandatangani dan diratifikasi oleh semua negara terkait di wilayah ini, interpretasi UNCLOS di Laut China Selatan masih sangat diperdebatkan.*** [Tiara]

Sumber: aa.com.tr

Selanjutnya: Persoalan Indonesia China Soal Perairan, Bukan Pulau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *