Penundaan ‘Zero’ Odol, Aptrindo Tuding Pemerintah Tak Hadir dalam Sistem Logistik

Jakarta, Maritimindonesia.co.id – WAKIL KETUA UMUM Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan, pihaknya khawatir jika dispensasi diberikan, nantinya di tahun 2023 akan ada permintaan dispensasi lagi. Hal ini lantaran sebelumnya Kemenhub juga sudah memberikan dispensasi selama dua tahun.

“Kalau ini dilakukan dispensasi lagi oleh Kemenhub atas rekomendasi Kemenperin, saya takut di 2023 ada lagi kementrian lain yang mengeluarkan rekomendasi serupa untuk memberi dispensasi lagi. Untuk ODOL ini tidak akan pernah selesai jadinya,” ujar Lookman, Sabtu (11/1/2020).

Selama ini, lanjutnya, kebijakan ODOL selalu dilihat dari sisi ekonominya saja. Padahal, banyak sisi lain yang bisa dikaji. Aspek sosial dan lingkungan seharusnya bisa dikedepankan.

“Kita selalu lupa dengan aspek yang lain. Dulu ada kejadian truk kelebihan muatan yang menyeruduk begitu banyak mobil hinga akhirnya banyak yang meninggal. Itu kan karena muatannya terlalu berat, sehingga truk tidak mampu melakukan pengereman. Hal ini yang tidak dilihat. Aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek lainnya,” jelas Lookman.

Dirinya tidak segan mengkritik pemerintah yang dianggap tidak hadir dalam permasalahan logistik di Indonesia. Menurut Lookman, saat ini Indonesia seperti tidak memiliki sistem logistik.

“Sistem logistik yang ada sekarang ini tidak ada sistem. Artinya sistem logistik tanpa sistem. Semua mengirim sendiri secara sporadis tanpa diorkestrasi dengan baik. Pemerintah tidak hadir di sistem logistik,” pungkas Lookman

Tunda

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian meminta Kementerian Perhubungan untuk menunda pemberlakuan kebijakan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Beleid yang mengatur soal angkutan truk kelebihan muatan tersebut rencananya berlaku pada 2021 mendatang.

Mengutip surat yang ditandatangani Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, ia meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi baru memberlakukan kebijakan Zero ODOL pada 2023 atau 2025. Agus menilai industri butuh waktu untuk menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut.

“Kiranya saudara (Menhub) dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh pada 2021 serta menyesuaikan waktunya hingga industri siap pada 2023-2025 dengan memperhatikan jenis dan karakteristik dari industri,” tulis Agus dalam surat tersebut, dikutip Jumat (10/1).

Ia mengungkapkan dampak pemberlakuan Zero ODOL bakal menurunkan daya saing industri nasional. Sebab, industri perlu mengeluarkan modal lebih banyak untuk menambah jumlah angkutan.

Dengan penerapan Zero ODOL, maka jumlah muatan barang di dalam angkutan itu tak boleh melebihi kapasitasnya. Maka, mau tidak mau perusahaan harus membeli lebih banyak angkutan guna mendistribusikan logistik.

Selain harus menambah jumlah angkutan dan modal, lanjut Agus, kebijakan Zero ODOL juga akan menambah kemacetan, meningkatkan kebutuhan bahan bakar, berpotensi meningkatkan kecelakaan, hingga meningkatkan biaya logistik.

“Berpotensi meningkatkan kecelakaan, mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang belum selesai,” kata Agus.

Agus menyatakan pengiriman logistik sejauh ini masih bergantung dengan truk. Dengan kata lain, beban logistik mayoritas masih berada di darat.

Moda transportasi laut dan perkeretaapian hingga saat ini belum mampu mengurangi beban dari transportasi darat,” jelasnya.

Diketahui, Kemenhub menargetkan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun depan. Namun, pemerintah sudah mulai persiapannya sejak tahun lalu dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).

Dasar hukum utama penanganan ODOL sendiri tercantum dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015, dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/2017.*** [Tiara]

Sumber: PRFM | CNN Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *