Serikat Pekerja TPK Koja Berbagi Kiat Keberhasilan Perundingan PKB

TANGGAL 19 November tahun lalu, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja dan Manajemen TPK Koja ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan General Manager KSO TPK Koja, Achmad Saichu dan Ketua Umum Serikat Pekerja TPK Koja, Farudi, serta disaksikan Direktur SDM dan Umum IPC Pelindo II, Ihsanuddin Usman, Direktur Utama Hutchison Ports Indonesia (HPI), Normalisa, para Deputi General Manager, Manajer, maupun anggota Serikat Pekerja TPK Koja.

Dari unsur pemerintah hadir Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara, Gatot Subroto Widagdo, serta Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Laila Arlini.

Meskipun kick off meeting sudah dilakukan tanggal 18 Desember 2019, namun karena terjadi dua kali pergantian General Manager membuat pembahasan PKB tertunda.

Pembahasan PKB mulai berlanjut tanggal 2 Maret 2020. Itu pun terkendala situasi pandemi Covid 19. Meski demikian, dibandingkan dengan PKB-PKB sebelumnya yang memakan waktu perundingan lebih lama, pembahasan PKB periode ini hanya menghabiskan waktu 7 bulan sejak pembahasan PKB sampai kepada penandatanganan.

Ketua Tim PKB dari Serikat Pekerja TPK Koja, Yolla Andriani mengatakan perlu banyak melakukan adaptasi saat perundingan berlangsung.

”Kami membentuk tim kecil untuk membahas pasal-pasal dalam PKB terutama yang berkaitan dengan program non finansial,” katanya.

Tim kecil ini masing-masing terdiri dari 7 orang baik yang berasal dari serikat pekerja maupun manajemen. Tim Kecil diberikan kewenangan untuk membahas pasal-pasal non finansial dalam PKB yang hasilnya diplenokan di tim besar.

Strategi membuat tim kecil ini terbukti efektif dalam mempercepat pembahasan PKB. Waktu perundingan pun bisa berlangsung lebih cepat. Termasuk dalam hal pengurangan pasal-pasal PKB menjadi hanya 130 pasal.

Pengurangan ini tentunya dengan tidak mengurangi substansi dari pasal-pasal tersebut.

”Jadi biarpun hanya memuat 130 pasal tapi secara substansi sama dengan pasal-pasal dalam PKB sebelumnya. Kita berusaha membuat PKB dengan pasal yang lebih sedikit tapi memiliki kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

Terkait dengan pasal PKB yang berkurang, diputuskan melalui pembahasan oleh Tim Kecil dan itu pun hanya menyangkut pasal-pasal yang berkaitan dengan disiplin. Sedangkan untuk pembahasan PKB yang berhubungan finansial, semua dibahas melalui Tim Besar.

Menurut Yolla, meski dalam situasi pandemi, tapi tim tetap konsisten untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan pekerja menjadi lebih baik.

Meski dari sisi kenaikan upah berkala tetap mengacu pada inflasi, tapi terdapat dua poin peningkatan yang cukup signifikan yaitu peningkatan tunjangan pendidikan bagi keluarga pekerja maupun besaran Tunjangan Hari Raya.

”Kami dari serikat pekerja membawa misi bagaimana hubungan industrial antara manajemen dan pekerja tetap terjalin baik. Di satu sisi kita berusaha untuk terus mendorong anggota serikat pekerja meningkatkan produktivitas, di sisi lain kita juga meminta manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja,” katanya.

Yolla bersyukur komunikasi yang dibangun antara manajemen dan serikat pekerja berjalan secara terbuka.

Dengan demikian, semua pihak bisa saling memahami. Apalagi bagi TPK Koja sendiri yang selain di tengah situasi pandemi, juga sedang melakukan perbaikan dermaga sehingga berpotensi menurunkan pencapaian troughput. Namun dengan kebersamaan antara pekerja dan manajemen kekhawatiran penurunan bongkar muat tersebut tidak terbukti. Di tahun 2020 lalu, TPK Koja menjadi satu-satunya terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok yang berhasil mencapai target yang ditetapkan pemilik.

Selain membentuk tim kecil, Yolla juga membagikan kiat keberhasilan perundingan PKB tepat waktu.

Kiat tersebut adalah soliditas dan komitmen dari tim serikat pekerja untuk menuntaskan perundingan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Yolla mengakui pembahasan yang menyangkut finansial memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi karena pembahasan non finansial bisa diselesaikan lebih cepat, maka konsentrasi tim untuk membahas pasal yang terkait finansial bisa lebih fokus.

Hasilnya, dalam kurun waktu 7 bulan pembahasan PKB selesai dilakukan dan selanjutnya ditandatangani Ketua Serikat Pekerja dan Manajemen.

”Selanjutnya tinggal bagaimana pasal-pasal dalam PKB tersebut bisa dijalankan kedua belah pihak, terutama sebagai acuan bagi Surat Keputusan Manajemen (SKM) sebagai produk turunan PKB,” pungkasnya.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *